4 Pokok Merdeka Belajar yang wajib kamu tahu

4 Pokok Merdeka Belajar
4 Pokok Merdeka Belajar

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan gebrakan Mendikbud setelah pelantikan. Presiden Joko Widodo setelah melantik Nadiem Makarim.

Guru dan Pemda harus beradaptasi. Tahun 2020 Berikut 4 Kebijakan Baru Mendikbud Nadiem Makarim, Guru dan Pemda Harus Beradaptasi.

Kebijakan selalu berbenah yang lebih baik. Kali ini kita akan bahas 4 pokok merdeka belajar. contohnya, Ujian Nasional, USBN, soal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Empat program itu sebagai kebijakan pendidikan nasional “Merdeka Belajar”.

1. UN

UN 2020 merupakan Ujian Nasional yang terakhir kalinya. Di lain kata UN diselesaikan hingga tahun ini 2020. Mendikbud menjelaskan bahwa penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter. Kesimpulanya terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,”

Pelaksanaan ujian akan dilakukan oleh siswa kelas 4, 8, 11. Hal ini mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak bisa digunakan untuk seleksi. Mendikbud menuturkan “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” .

Alasan Penggantian UN

Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Disamping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karenanya tahun 2020, UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Sebagai penggantinya, pada 2021, UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

2. USBN diganti ujian (asesmen)

USBN kali ini membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas. kebebasan sekolah untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya, Tahun 2020 USBN akan diganti ujian Asesmen. Penyelenggaraan hanya di sekolah. Nantinya, ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa. Ujian dalam bentuk tes tertulis. Bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan. Penugasan berupa tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya. Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Ubah konsep ujian sekolah

Nadiem juga ingin merubah konsep pilihan ganda di Ujian Sekolah. Nadiem mengatakan, dengan mempertahankan sistem Ujian Sekolah dengan pilihan ganda, nantinya akan menutup pengembangan diri siswa. Namun, sekolah lah yang berinovasi untuk mengubah konsep Ujian Sekolah di program Merdeka Belajar. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa masing-masing sekolah yang menentukan kesiapan untuk merubah konsep penilaian berbasis pilihan ganda. Selain itu, perubahan ini menurutnya risikonya sangatlah rendah. Dengan kesimpulanya guru-guru dapat melakukan introspeksi diri.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Melalui kebijakan yang disebutnya dengan “Merdeka Belajar”, Menteri Nadiem akan menyederhanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Yang awalnya Dokumen RPP itu bertumpuk kertas, saat ini hanya selembar pun bisa. Beberapa komponen pun akan dipangkas. Guru akan memiliki kebebasan dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

RPP dipersingkat

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama ini, guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Dulu, RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci (satu dokumen RPP bisa lebih 20 halaman). Tetapi nanti akan dipersingkat yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. RPP hanya 1 halaman saja. Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

4. Ubah sistem zonasi PPDB

Selain itu, Nadiem juga mengubah sistem zonasi yang selama ini kerap menimbulkan masalah. Zonasi PPDB lebih fleksibel Untuk program “Merdeka Belajar” yang terakhir ini, Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Nadiem.

Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih fleksibel. Nantinya komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa menimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi atau sisanya sebesar 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Untuk merealisasikan sistem zonasi tersebut, Nadiem menyatakan akan menyerahkan kepada kebijakan peraturan di daerah. Kemendikbud hanya menyiapkan kisi-kisinya.

Siapkan dirimu 4 pokok merdeka belajar dengan ujian USBN dan UN 2020 di ujian dan tryout online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa